Legalisasi RUU Ibu Kota Negara (IKN) baru menjadi UU menyisakan polemik hingga kini. Di luar komentar para intelektual, politisi, dan ekonom soal ibu kota baru yang dianggap terburu-buru dan kentara problematis, ada juga komentar yang datang dari para aktivis khilafah. Mereka, para aktivis khilafah ini, jelas tidak menggunakan identitas asli; HTI misalnya. Namun mendeteksi mereka tidaklah sulit. Kritiknya selalu merusak dan hanya punya satu tujuan yakni menjelekkan pemerintah Indonesia.
Dilansir dari Harakatuna kanal YouTube Ahmad Khozinudin melakukan tayangan langsung Mimbar Tube dengan judul “Tolak Pindah Ibukota Negara, Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat!?”. Senin (17/1/2022).
Di bagian logo, terpampang jelas bendera HTI. Ini mengingatkan kita bahwa Khozinudin adalah advokat yang berkhidmat kepada kelompok transnasional. Ia seorang pengacara, yang beberapa waktu lalu menjadi kuasa hukum untuk membela kasus-kasus yang menjerat rekannya sesama aktivis khilafah.
Perlu diketahui, alasan mengapa Hizbut Tahrir dibubarkan pemerintah yakni terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pemerintah juga telah resmi membubarkan dan melarang HTI karena ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga, sebagai organisasi terlarang, posisi HTI sama dengan PKI, yang juga telah dibubarkan dan dilarang beraktivitas di Indonesia
Organisasinya dibubarkan, tetapi anggotanya masih berkeliaran bebas menebar ideologi. Aktivitas ini dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengapa Aktivis Hizbut Tahrir Tidak Setuju Ibu Kota Pindah?
Dalam tulisan ini, tidak ditelanjangi siapa mereka semua yang hadir dalam live Ahmad Khozinudin kemarin, maka mungkin tidak banyak yang tahu bahwa mereka semua adalah dedengkot HTI dan jajaran partisipannya. Tokoh utama seperti Ismail Yusanto, Jubir HTI memang tidak akan bicara langsung, namun dia memiliki kader dan sejawat di tubuh DPP HTI. Di tangan mereka semua HTI tetap eksis tanpa terdeteksi sehingga melahirkan infiltrasi/penyusupan.
Penyusupan di sini tidak pada sebuah organisasi, sebagaimana HTI dulunya menyusup ke berbagai komunitas di bahkan kementerian. Yang terjadi hari ini adalah penyusupan kepada masyarakat umum, secara keseluruhan, menggunakan taktik manipulasi analisis data, sehingga seolah-olah mereka bukan HTI melainkan para warga negara yang ingin melihat negaranya lebih baik. Para aktivis HTI meruntuhkan marwah demokrasi tanpa masyarakat sadari mereka tengah jadi korban.
Dengan melihat seluruh fakta ini, maka menjadi jelas. Mengapa aktivis HTI tidak setuju ibu kota pindah? Alasannya dua. Pertama, mereka khawatir tidak bisa bergerak di ibu kota yang baru nanti, sehingga bagaimana pun caranya rencana pemindahan ibu kota harus dilawan. Bukankah mereka selama ini paling leluasa bergerak di ibu kota? Kedua, kritik dan ketidaksetujuan mereka hanya gimmick. Aslinya, mereka hanya ingin pemerintah menjadi sangat buruk dan sangat dibenci masyarakat.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
0 Comments